Syarat layanan

Berlaku sejak 26 September 2026.

Draf. Dokumen ini ditulis dengan bahasa sederhana dan perlu ditinjau ahli hukum sebelum layanan dijual. Kontak penyelenggara: [isi email kontak].

1. Layanan ini

Ihtada-GetWA membantu Anda mengirim OTP dan notifikasi lewat nomor WhatsApp milik Anda sendiri, melalui API. Anda membuat project, memindai QR dengan WhatsApp di HP, lalu memanggil API dari sistem Anda.

Ihtada-GetWA memakai protokol WhatsApp Web lewat pustaka pihak ketiga. Ini bukan WhatsApp Business API resmi, dan kami tidak berafiliasi dengan WhatsApp atau Meta.

2. Risiko yang Anda terima

3. Penggunaan yang diperbolehkan

Layanan ini untuk OTP dan notifikasi transaksi kepada orang yang berhubungan dengan bisnis Anda. Anda dilarang menggunakannya untuk:

Anda bertanggung jawab memastikan penerima setuju dihubungi dan mematuhi hukum yang berlaku, termasuk aturan pelindungan data pribadi.

4. Akun dan keamanan

Jaga kerahasiaan kata sandi dan API key Anda. Segala pengiriman yang memakai API key project Anda dianggap dilakukan oleh Anda. Jika key bocor, ganti segera lewat dashboard.

5. Langganan dan pembayaran

6. Ketersediaan

Kami berusaha menjaga layanan tetap berjalan, tetapi tidak menjanjikan ketersediaan tertentu. Layanan dapat berhenti untuk pemeliharaan, gangguan, atau perubahan di sisi WhatsApp. Riwayat aktivitas disimpan sementara di memori dan hilang saat layanan dimulai ulang.

7. Penangguhan

Kami dapat menangguhkan atau menutup akun yang melanggar syarat ini, atau yang membahayakan layanan dan pengguna lain. Bila memungkinkan, kami memberi tahu Anda lebih dulu.

8. Batas tanggung jawab

Sejauh diizinkan hukum, tanggung jawab kami atas kerugian yang timbul dari penggunaan layanan dibatasi sebesar biaya yang Anda bayarkan dalam satu bulan terakhir. Layanan disediakan apa adanya.

9. Perubahan

Kami dapat memperbarui syarat ini. Perubahan penting diumumkan lewat email atau dashboard. Memakai layanan setelah perubahan berarti Anda menyetujuinya.

10. Hukum yang berlaku

Syarat ini tunduk pada hukum Republik Indonesia.